Pemprov DKI Jakarta berupaya agar Bansos sesuai dan tepat sasaran


    Pemprov DKI Jakarta tengah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembaruan data itu berupa daftar (list) negative yang menjadi kriteria untuk menentukan layak tidaknya seorang individu atau keluarga masuk ke dalam DTKS.
“Dalam proses pengelolaan, diawali dengan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta. Screening awal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan nantinya dapat tepat sasaran serta memberi peluang warga lain yang lebih berhak untuk masuk ke dalam data penerima bantuan," ujar Irmansyah, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat (25/9).

    Menurut Irmansyah, isi list negatif tersebut, di antaranya anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap badan usaha milik negara (BUMN), pegawai negeri sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota DPR/DPRD. Kriteria lainnya, keluarga yang memiliki kendaraan roda empat, keluarga memiliki lahan dan bangunan dengan nominal di atas Rp1 Miliar. Ada pula kriteria keluarga tersebut memiliki sumber air minum kemasan bermerek dan bukan isi ulang, dan dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat.

Baca juga

    Warga Jakarta dapat membaca informasi alur pendaftaran DTKS dan mengecek apakah terdaftar atau tidak di dalam DTKS melalui menu pengaduan situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta dinsos.jakarta.go.id yang akan mengarahkan ke SILADU (Sistem Layanan Informasi Terpadu) dari Pusdatin Jamsos yang juga dapat diakses secara langsung melalui pp.pusdatin-dinsos.jakarta.go.idm.

"Sistem tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh Satuan Pelaksana Sosial dan Petugas Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) di tiap Kecamatan, dengan harapan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan SILADU sebagai informasi pelayanan DTKS," ujar Irmansyah.

    Dalam penyusunan list negatif tersebut, Dinsos Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah instansi maupun lembaga terkait, yakni Badan Pusat Statistik dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

    DTKS merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan program bantuan sosial di DKI Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program Pangan Murah.

Selain itu DTKS juga digunakan untuk data dasar pemberian bantuan berbasis APBN seperti e-waroeng, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 
(Muhammad Fadli Rizal)

2 Komentar untuk "Pemprov DKI Jakarta berupaya agar Bansos sesuai dan tepat sasaran"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

3

Iklan Bawah Artikel 4