Pangdam Jaya : Bubarkan FPI Itu Kewenangan Pemerintah

Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Dudung Abdurachman buka suara soal pernyataannya yang hendak membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, kewenangan membubarkan FPI bukan merupakan kewenangannya, tetapi kewenangan pemerintah pusat.

"Saya sampaikan kalau perlu, kalau perlu bubarkan kan FPI itu. Kalau Pangdam, TNI itu tidak bisa membubarkan, itu harus pemerintah," kata Dudung di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Dudung pun menegaskan, maksud pernyataannya beberapa waktu lalu ihwal pembubaran FPI jika hal tersebut diperlukan. Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukam pembubaran atas suatu organisasi.

"Saya katakan itu kalau perlu, kan begitu kan, bukan kita, tidak ada kewenangannya TNI," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menjelaskan, pernyataan pembubaran FPI adalah melihat konteks ada pemasangan baliho. Selain itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjajanto sama sekali tidak pernah menyerukan untuk membubarkan FPI.

"Tadi kan substansinya bukan bicara tentang bubarkan, tapi kan tentang baliho. Yang ngomong bubarkan cuma Pangdam, Panglima TNI tidak ngomong," tuturnya.

Sebelumnnya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan dirinya yang memerintahkan sejumlah pria berbaju loreng untuk menurunkan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Tak hanya itu, Dudung juga menegaskan pemerintah bisa saja membubarkan FPI jika diperlukan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Pangdam Jaya melihat pemasangan baliho bergambar Habib Rizieq disertai pesan bermuatan ajakan revolusi dan provokatif. Menurutnya hal itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kalau perlu, FPI bubarkan saja. Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung usai apel kesiagaan bencana di Monas, Jakarta.[okezone.com]

Belum ada Komentar untuk "Pangdam Jaya : Bubarkan FPI Itu Kewenangan Pemerintah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

3

Iklan Bawah Artikel 4